PENETAPAN STATUS TERSANGKA SEBAGAI PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu- Xii/2014)

Cyndy Claudia Puspa Indah, - (2019) PENETAPAN STATUS TERSANGKA SEBAGAI PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu- Xii/2014). Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (96kB)
	Text BAB I.pdf Download (990kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (958kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (959kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (851kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (874kB)
	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Registered users only Download (94kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (684kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum acara pidana Indonesia terhadap praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait perluasan objek praperadilan dan konsekuensi yuridisnya dari perluasan objek praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang salah satunya penetapan status tersangka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum acara pidana Indonesia terhadap praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait perluasan objek praperadilan yaitu penambahan objek Praperadilan yang terdiri dari: sah atau tidaknya (penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan) dan konsekuensi yuridis dari perluasan objek praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang salah satunya penetapan status tersangka yakni memberikan konsekuensi penegakkan hak konstitusional warga negara, kedua konsekuensi terhadap implementasi putusan tersebut di tengah masyarakat, yakni akan terdapat banyak kasus terkait dengan penetapan tersangka yang akan diajukan dalam proses praperadilan dan yang ketiga konsekuensi terhadap aparatur penegak hukum yakni kesulitan bagi penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, kemudian ketidaktahuan aparatur penegak hukum dalam menerapkan norma putusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan tersangka sebagai objek prraperadilan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	[No. Panggil: 1510611079] [Ketua Penguji: Alfitra] [Anggota I: Pultoni] [Anggota II: Heru Suyanto]
Uncontrolled Keywords:	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Perluasan Objek Praperadilan, dan Konsekuensi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S1)
Depositing User:	Zahra Nasution
Date Deposited:	12 Nov 2019 09:11
Last Modified:	12 Nov 2019 09:11
URI:	http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/1133

Actions (login required)

View Item