PENEGAKAN HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERHADAP PERUSAHAAN ASING SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI DI INDONESIA

Sekar Tanjung Ajita, - (2019) PENEGAKAN HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERHADAP PERUSAHAAN ASING SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

[img] Text
AWAL.pdf

Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (200kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (1MB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (965kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (1MB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (857kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (999kB)
[img] Text
RIWAYAT HIDUP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (14kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum pemungutan pajak penghasilan (PPh) terhadap perusahaan asing sebagai wajib pajak luar negeri di Indonesia dan penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) sebagai lex specialis dalam pemungutan pajak penghasilan bagi perusahaan asing sebagai wajib pajak luar negeri dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Seperti yang diketahui, pemerintah Indonesia saat ini sedang berusaha meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, termasuk pajak penghasilan terhadap perusahaan asing yang memperoleh penghasilan di Indonesia., untuk itu Direktur Jendral Pajak (fiskus) selaku aparatur penegak hukum pajak perlu melakukan berbagai upaya agar pemungutan pajak penghasilan terhadap perusahaan asing sebagai wajib pajak luar negeri berjalan baik termasuk. Selain itu, dalam melakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) terhadap perusahaan asing sebagai wajib pajak luar negeri terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang berkedudukan sebagai lex specialis dari Undang – Undang Pajak Penghasilan akibatnya ketentuan pemungutan pajak domestik dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan dikesampingkan, untuk itu proses penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) perlu diketahui oleh masyarakat dimulai dari proses ratifikasi kemudian tata cara penerapan.

Item Type: Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Skripsi)
Additional Information: [No. Panggil: 1510611067] [Ketua Penguji: Alfitra] [Anggota I: Pultoni] [Anggota II: Heru Suyanto]
Uncontrolled Keywords: penegakan hukum, pemungutan pajak penghasilan, perusahaan asing.
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S1)
Depositing User: Zahra Nasution
Date Deposited: 12 Nov 2019 08:42
Last Modified: 12 Nov 2019 08:42
URI: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/1101

Actions (login required)

View Item View Item