Romauli Sirait, - (2019) KEJAHATAN TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:809/Pid.B/2018/P.JKT.SEL). Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
Text
AWAL.pdf Download (4MB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (1MB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (1MB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) |
|
Text
BAB V.pdf Download (860kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (961kB) |
|
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (691kB) |
Abstract
Kejahatan korporasi merupakan bentuk kejahatan yang tergolong baru. Menurut pasal I angka I Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi diterima sebagai subjek hukum yang keberadaannya oleh perundang-undangan telah diakui maka pertanggungjwaban korporasi atas perbuatan hukumnya juga di tentukan oleh hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder atau kepustakaan. Penelitian ini penting karena bertujuan untuk mengetahui penyebab kejahatan terorisme yang dilakukan oleh korporasi dan bentuk pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan terorisme. Penyebab dari kejahatan terorisme yang dilakukan oleh korporasi adalah faktor ideologi dengan motif agama. Adanya faktor ingin menyeratakan ideologi dengan mengagamisasikan ideologi terhadap suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mendirikan sebuah negara yang dikuasai satu pemimpin keagamaan dan politik menurut hukum suatu agama dan bentuk pertanggungjawaban korporasi terhadap kejahatan terorisme dinyatakan secara tegas oleh pasal 36 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme , menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi dan korporasi wajib melakukan restitusi dimana menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi, bahwa yang dapat mewakili korporasi dalam persidangan ialah pengurus, sehingga pengurus sebagai wakil korporas wajib bertanggungjawab dengan melakukan restitusi.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | [No. Panggil: 1510611055] [Ketua Penguji:Bambang Waluyo ] [Anggota I:Mulyadi ] [Anggota II:Alfitra ] |
Uncontrolled Keywords: | Kejahatan Terorisme Korporasi |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Hukum (S1) |
Depositing User: | Zahra Nasution |
Date Deposited: | 10 Nov 2019 14:42 |
Last Modified: | 10 Nov 2019 14:42 |
URI: | http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/1060 |
Actions (login required)
View Item |